Antropologi Kebijakan, Desa dan Perdesaan

27 Oct 2009

17-10-05_1740Aturan hukum dan kebijakan merupakan fenomena antropologis. Pertimbangan teoritik Antropologi Kebijakan (Anthropology of Policy) melihat suatu aturan hukum dan kebijakan dalam 3 (tiga) lapangan analisis, antara lain sebagai berikut.

Pertama, Hukum dan Kebijakan sebagai Bahasa

Antropolog kebijakan bekerja melalui studi bahasa terhadap dokumen kebijakan yang tertulis (written policy documents). Bahasa dokumen kebijakan tertulis tersebut terbentuk secara sosial dan bukan merupakan domain otonom. Fokus perhatian adalah mencari beberapa kata kunci yang mempunyai kesamaan asosiasi-makna dan akhirnya menampakkan suatu wacana kebijakan yang dominan. Misalnya, di abad ke-18 istilah culture tercerabut dari asosiasi terhadap kata agriculture dan menjadi bagian dari suatu kluster kata kunci lain yaitu art, civilization, development, science dan community. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kebudayaan abad ke-18 terasosiasi pada kelompok sosial non-pertanian. Kata-kata kunci ini tidak pernah permanen dan berubah-ubah terus maknanya bersamaan dengan perubahan kekuasaan, seperti yang terjadi pada kata kunci desa dan perdesaan. Kata kunci desa menunjuk pada wacana kebijakan sektoral yang berbasis administratif, sedangkan kata kunci perdesaan menandakan wacana kebijakan wilayah yang berbasis struktur ruang dan pola ruang.

Dua, Hukum dan Kebijakan sebagai Agency Kebudayaan

Antropolog kebijakan bekerja melalui studi mikro (micro-power) terhadap kebijakan tertentu yang menghasilkan pengetahuan unik. Fokus perhatian adalah mencari kata kunci yang mempunyai instrumen kerja yang berbeda-beda, tergantung wilayah penelitian. Sebagai contoh, kata kunci hukum adat yang dimaksud oleh Van Vollenhoven pada abad ke-19 bekerja dalam praktek politik etis kolonial Belanda, sedangkan kata kunci hukum adat dalam penjelasan UUD45 abad ke-21 bekerja dalam praktek pluralisme hukum.

Tiga, Hukum dan Kebijakan sebagai Teknologi Politik

Antropolog kebijakan bekerja untuk mencari subyek-subyek baru dalam praktek kebijakan. Fokus perhatiannya adalah analisa terhadap rasionalitas pemerintah (governmentality) dalam menjalankan suatu kebijakan nasional yang membentuk aktor-aktor (subjectivity) spesifik di suatu kawasan tertentu. Hal ini berguna sebagai langkah awal untuk melihat aktor-aktor pemberdaya yang berada pada tiap tipologi kawasan perdesaan.

Cukup dulu deh, sudah puyeng baca “Foucaultian” ini.


TAGS RUU Pembangunan Perdesaan


-

Author

Follow Me