Pajak Rokok Bertentangan dengan UUD NRI 1945?

20 Dec 2012

Anom Surya Putra* (Alumnus FH Unair)

Jenis pajak baru yang akan menjadi sumber pajak provinsi yaitu pajak rokok yang akan berlaku mulai tahun 2014. Dari pajak rokok ini diprediksi Provinsi Banten akan mendapatkan pemasukan sekitar Rp 200 miliar per tahun (”Pajak Rokok Ditarget Sumbang Rp 200 M”, Banten Pos, 2012).

Isu hukum publik yang penting dalam artikel ini adalah:

Norma hukum yang terdapat dalam Bagian Keenam tentang Pajak Rokok, khususnya Pasal 28 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat kewenangan pemerintah dalam memungut pajak rokok sebesar 10 persen dari cukai rokok. Apakah ketentuan pungutan pajak rokok berdasarkan cukai rokok tersebut merupakan pajak ganda yang merugikan wajib pajak rokok?

Pasal 28 UU PDRD menyatakan Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok. Pasal 29 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menyatakan tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Sedangkan Pasal 30 UU PDRD mengatur besaran pokok Pajak Rokok dan berkaitan dengan alokasi hasil penerimaan Pajak Rokok ke provinsi dan kabupaten/kota untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang (Pasal 31 UU PDRD).

Rumusan norma Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 UU PDRD tersebut membuktikan adanya tumpang tindih pengenaan pajak oleh 2 (dua) undang-undang yang berbeda, yakni UU PDRD dan UU Cukai terhadap satu objek pajak (konsumsi rokok). Hal ini bertentangan dengan ketentuan norma delegasi Pasal 23A UUD 1945 menyatakan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang dan spirit konstitusi yang menekankan adanya prinsip efesiensi berkeadilan berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ketentuan pungutan pajak rokok berdasarkan cukai rokok dalam UU PDRD merupakan pajak ganda yang merugikan wajib pajak rokok maupun konsumen rokok. Mengingat ketentuan-ketentuan tersebut akan berlaku secara empirik terhitung sejak tahun 2014, maka telah nyata bakal terjadinya kerugian potensial (constitutional lost; potential lost) bagi pihak produsen maupun warga negara lain sebagai konsumen rokok.

Meskipun berdasarkan UU PDRD tujuan kebijakan pajak rokok adalah menekan konsumsi rokok, akan tetapi fakta hukum yang ada menunjukkan adanya tatanan norma pengenaan pajak ganda berdasarkan nilai prosentase cukai rokok, sehingga berpotensi merugikan pihak produsen selaku subjek pajak dalam skup perekonomian nasional.

Disisi lain, alokasi pajak rokok untuk kesehatan masyarakat dan penegak hukum dijalankan secara sentralistik. Hal ini mengakibatkan tatanan norma dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 UU PDRD bertentangan dengan spirit maupun norma dasar dalam Pasal 23A, 28D ayat (1), 33 ayat (4) serta Pasal 18 ayat (5) jo 18A ayat (2) UUD45.

Apakah pengusaha dan perusahaan industri rokok berani mengambil langkah untuk menguji norma pajak rokok ini ke hadapan Mahkamah Konstitusi?***


TAGS pajak rokok


-

Author

Follow Me