Krisis Hukum, Hukum Kritis dan Etos Transformasi (2000)

27 Apr 2013

*Arsip-edited: Thu Nov30,2000 12:18pm

——————————————–

Akhir-akhir ini, krisis dan konflik yang mencuat akibat kebekuan hukum dan miskinnya kritik ideologi di kalangan masyarakat dan intelektual, telah menjadi Fakta Hukum tak terbantahkan. Sebagian orang yang skeptis bertanya-tanya apakah hukum masih bisa diharapkan, dan prediksi “masa lalu” (tegakkan keadilan meski bumi akan runtuh) itu kelak akan terbukti. Di tengah ketidakpastian masa depan politik dan hukum Indonesia, setidaknya perasaan skeptis itu cukup beralasan. Persengketaan tanah tak berujung pangkal, pengadilan sandiwara, drama “aksi demo tandingan”, mengindikasikan secara kuat bahwa sampai sejauh ini pembacaan atas teks hukum cenderung hadir sebagai sebuah “sosok” yang otoriter.

Dogmatika Hukum yang mempunyai limitasi-epistemologis sebagai wilayah kajian teks hanya menganggap teks sebagai sesuatu yang ditulis dan bukan sebagai teks yang dibaca. Teks yang tertulis sudah dianggap layak untuk diujarkan demi pemenuhan kepentingan masing-masing. Ujaran lebih penting daripada tulisan. Dengan ujaran, antara makna dan teks dianggap sudah menyatu.

Pesan-pesan “konstitusional” yang pada masa awal kehadirannya lebih cenderung pada upaya pembebasan, dalam sejarahnya, sirna seketika ditelan oleh proses-proses historis yang mendistorsikannya. Hukum berubah menjadi sebuah “hirarki kelembagaan” di mana yang mempunyai kewenangan tertentu berhak berkata mengenai kebenaran atas nama otoritas tunggal. Teks konstitusi, TAP MPR, Undang-undang dan peraturan lain di bawahnya, yang semula digariskan berisi pesan-pesan anti diskriminasi, kesetaraan warga negara dan otonomi individu, kemudian dibakukan melalui penafsiran tertentu yang diresmikan oleh lembaga-lembaga (lembaga-lembaga agama, ideologi atau lembaga hukum negara).

Dalam tahap selanjutnya, pembakuan itu ditransmisikan kepada publik sebagai sesuatu yang final, lengkap dan kedap-kritik. Pembakuan yang kata lain dari “upacara ritual” peresmian sebuah kebijakan sosial itu akhirnya mempunyai konsekuensi yang fatal. Hukum sama sekali tidak dilirik potensi liberasinya dan dominasi watak “ideologisasi” teks hukum memunculkan proses-proses dehumanisasi.

Tulisan di bawah ini tidak berpretensi memberi jawaban final atas persoalan pelik itu. Juga tidak serius dalam melakukan kritik epistemologi, melainkan bagaimana membawa kritik-kritik epistemologis itu pada wilayah metodologi. Titik berangkatnya pun sederhana: metode dekonstruksi (hukum) dan legal literacy studies. Metode dekonstruksi berada dalam konteks “metode penelitian hukum” sedangkan legal literacy studies (LLS) berfungsi sebagai studi tentang aksi-aksi “kampanye hukum” pada rakyat.

Kita harus mengakui dengan jujur bahwa metode penelitian hukum selama ini sama sekali tidak jelas ukuran-ukurannya. Mengapa? Karena tidak didahului oleh pilihan-pilihan wacana metodologi yang tegas: beranjak dari teks ataukah realitas sosiologis. Kalau memilih unsur-unsur sosiologis maka peneliti hukum takut untuk meninggalkan teks-teks hukum. Sedangkan memilih teks hukum sebagai titik pijaknya, khawatir dikatakan tidak peduli atas realitas yang “sesungguhnya”. Masalah metodologis ini diperparah dengan gaya kampanye hukum yang melakukan transmisi teks hukum secara oral dengan gaya menggurui. Akibatnya, antara masyarakat dengan hukum tidak ada hubungan “deliberatif” dan apalagi emansipatoris. Orator hukum harus menyingkirkan tradisi kampanye “kadarkum” (kampanye sadar hukum). “Pembinaan” selama ini ditandaskan sebagai kata kunci warisan kampanye hukum Orde Baru. Kualitasnya adalah sama dengan “penghinaan” atas potensi evolutif sebuah “pengetahuan otentik” yang dimiliki komunitas dalam masyarakat tertentu.

Sebelum kita masuk ke dunia Dogmatika Hukum (metode penelitian hukum), kita harus belajar dari tindakan-tindakan sosial “atas nama hukum” di masa lalu. Dalam kerangka historis, setelah kita meletakkan kembali tindakan sosial pada bingkai historisnya -dan seandainya kita hidup di Orde Baru bisa membenarkannya –pada masa kini kita telah berpenafsiran yang berbeda dari masa lalu. Setiap “penafsiran” sering berubah-ubah menuruti perubahan realitas masa. Perubahan itu terjadi karena adanya tuntutan tinjauan ulang pada masing-masing masa. Hasil tinjauaunya pun terus bergerak. Perubahan itu terjadi, tentu setelah kita meletakkan “keputusan-logis” masa lalu itu ke dalam konteks historisnya. Sehingga, walau kita tidak menyalahkan masa lalu, kita bisa menyebutnya sebagai sesuatu yang tidak relevan dalam proses penerjemahan kultural atau khilaf secara tekstual.

Tetapi, adakah sesuatu yang disebut dengan “kesalahan sejarah” yang kemudian mempengaruhi pengambilan keputusan hukum atau munculnya sebuah aturan? Dalam sejarah, tidak ada suatu kebenaran matematis. Setiap tindakan sosial tidak bisa begitu saja dikatakan “salah” secara mutlak, juga tidak bisa dikatakan “benar” secara mutlak. Mengapa? Setiap tindakan sosial selalu dilaksanakan dalam kerangka tertentu yang bisa kita sebut “jaring-jaring” pemaknaan. Dan, tindakan sosial tidak bisa dipahami jika terlepas dari konteksnya -jika ini terjadi- maka tindakan itu menjadi tak punya arti dan tak bisa dipahami.

Yang menjadi masalah adalah, ketika konteks sosial sudah berubah, suatu teks hukum masih ditafsiri dalam cara yang lama, seperti Pasal 29 UUD’45 yang berkenaan dengan “piagam Jakarta”. Penulis tidak menyalahkan para pemikir/politisi Islam yang membuat penafsiran islamawy terhadap negara. Artinya, penafsiran mereka tidak bisa begitu saja dikatakan “salah” jika diletakkan dalam konteks sosialnya yang khusus. Yang penulis kritik adalah mereka masih menerapkan wacana yang sama sementara konteksnya sudah berubah. Dalam analisa antropologi, kesalahan bukan terletak pada “ajaran kesetaraan warga negara” di dalam teks konstitusi melainkan pada proses translasi antropologisnya.

Implikasi sosiologis dari “logologi” itu sanggup membuat komunitas tertentu tergetar hatinya. Cobalah kita tengok Marxisme-ortodoks dengan segala bentuk varian “kegagalannya”, bukankah itu semua tidak realistis? Bagi komunitas terdidik yang depresi dengan keadaan masyarakat “modern”, ideologi semacam itu punya daya tarik luar biasa.

Bagaimana sikap Dogmatika Hukum terhadap hal seperti ini? Sayangnya, Dogmatika Hukum, pada sisi pencitraannya, menjadi seperti company, perusahaan yang sibuk berurusan dengan cost and benefit calculation. Ketika ada masalah otonomi daerah dan konflik masyarakat atas nama agama, maka yang ditonjolkan adalah kalkulasi-kalkulasi keuangan dan kekuasaan, sehingga hukum menjadi amat membosankan sebagai “kritik”.

Dari segi tertentu, kita harus juga belajar mengapresiasi keadaan seperti ini. Setiap melakukan penafsiran dalam Dogmatika Hukum, kita butuh mengolah sebuah “etos transformasi”. Tanpa ruh seperti itu, Dogmatika Hukum akan menjadi company. Dan kalau sudah begitu, ia pasti akan dicibir dan disepelekan orang begitu saja. Apa artinya mengkampanyekan “demi hukum” tanpa ditopang visi perubahan, atau juga kemungkinan akan perubahan? Kita menjadi putus asa.

Dengan etos transformasi, Dogmatika Hukum menjadi semacam “kiat-kiat” bagaimana para pembaca hukum itu bisa naik “kelas”, naik pangkat dan derajat. Di titik perbincangan ini, penulis akan mengaplikasikan “kiat-kiat” Dogmatik Hukum itu pada problem metodologis Ilmu Hukum: sisi pra-anggapan apa yang menjadi titik tolak pengamatan metode penelitian hukum, bagaimana cara memilih, menyusun atau mengorganisasikan data, dalam konteks apa data-data itu “sengaja” dipakai atau tidak, apa makna dari “pengorganisasian data” itu jika dikaitkan dengan opini publik di Indonesia (ingat: public opinion as a fiction of constitutional law!). Sebagai batasan-batasan awal keempat pertanyaan tersebut dijawab dengan memadukan beberapa pemikiran dari beberapa tradisi intelektual yang berbeda.

Pertama, sisi pra-anggapan yang menjadi titik tolak pengamatan metodologis adalah penggunaan satu wilayah pengetahuan dalam Ilmu Hukum yaitu Dogmatika Hukum. Dogmatika Hukum membahas tentang logika hukum, semiotika dan etos transformasi dengan tujuan menyelesaikan sengketa, kasus, peristiwa hukum. Dalam sketsa metodenleer van de rechtsdogmatiek, penulis mengajak peneliti hukum untuk menguji logika hukum yang digunakan saat mengambil kebijakan, menempatkan semiotika sebagai alat kritik dan etos transformasi sebagai arahan untuk tetap melakukan perubahan-perubahan.

Kedua, sebagai derivasi dari pengujian-pengujian dari kritik itu, Dogmatika Hukum menekankan pada teknik pengorganisasian. Pengorganisasian ini didasarkan pada “pra-anggapan” eksegesis-fenomenologis yang memutus mana “teori/praktek” dengan menggabungkan keduanya. Tafsir bukan untuk tafsir, logika bukan untuk logika, hipotesis bukan untuk hipotesis tetapi tafsir sebagai solusi dst…

Ketiga, cara memilih dan mengorganisasikan data dibagi dua yaitu pengorganisasian epistemologis dan aktor-aktor hukum. Di bagian ini, pengorganisasian epistemologi hukum, diarahkan untuk “tidak patuh” pada metode yang sudah mapan. Untuk itu sebagai “dasarnya” adalah teori pengetahuan yang anarkis dari Feyerabend: “Science is an essentially anarchistic enterprise: theoretical anarchism is more humanitarian and more likely to encourage progress than its law-and-order alternatives.” Ketakpatuhan ini penting agar peneliti tidak terjebak dalam pemujaan sebuah metode penelitian. Khusus dalam analisa kebijakan, metode dekonstruksi dapat dipilih sebagai “metodenya”. Alasannya, bisa memilah mana aturan yang dipakai dan tidak, menarik mitos yang menandainya dan pada gilirannya dapat meletakkan aturan-aturan “terpendam” itu dalam posisi sejajar. Metode dekonstruksi dapat berdampak secara sosiologis di mana tak ada penafsir yang berotoritas tunggal. Dalam analisa kebijakan bermetode dekonstruksi, kritik-kritik atas pembuatan, penerapan, implementasi dan pemantauan, dijalankan secara intertekstual. Loncat dari satu teks ke teks lain dan mencari alternatif-alternatif dengan cepat dan tepat bagi aktor-aktor hukum.

Terakhir, jalan pengorganisasian kedua yaitu pengorganisasian aktor-aktor hukum dalam mengatasi situasi di mana di suatu wilayah sosial penuh adanya pergolakan, perkelahian, perseteruan hukum). Aktor-aktor hukum ditanamkan tentang cara mengidentifikasi dan memahami aktivitas-aktivitas potensial dalam hukum. Ditambah pula dengan “reduksi” teori politik dan teori hukum yang sederhana dan baru kemudian memilih aktivitas-aktivitas strategis. Di tingkatan praksis-advokasi, aktor-aktor hukum legal academics dan advokator yang bergerak pada politik kemasyarakatan dapat menggunakan Legal Literacy Studies berbasis studi komunikasi hukum untuk mengkritik: pembuatan, penerapan, implementasi dan pemantauan kebijakan. Komunikasi hukum (Jurgen) Habermasian bertugas menyoal dan mentransformasikan law experience masyarakat ke ruang publik. Agar masyarakat dapat memisahkan mana “kekayaan pribadi” dan “neraca APBN” atau antara “perkawinan individual” dan “intervensi negara di hukum perdata”.*



TAGS


-

Author

Follow Me