Urgensitas Intervensi Kebijakan: Turunnya Angka Kemiskinan dan Kenaikan Ketimpangan Sosial

11 May 2013

Anom Surya Putra [Mahasiswa Pascasarjana, Konsentrasi Kebijakan Publik, MAP UNAS Jakarta]
Sumber: http://tkpkd.org/Secarik.asp?Wilayah=0000Sekretariat%20PembinaanNas.&Stat=Nas.&ID=7&HitZ=69387

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di awal pasca Orde Baru yang berada pada pendulum transisi politik reformasi, cenderung melanjutkan program yang bersifat targetted dalam Jaring Pengaman Sosial di masa krisis moneter. Program-program tersebut mewarnai implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan pada tahun-tahun berikutnya, baik melalui program perlindungan dan bantuan sosial seperti beras bersubsidi untuk rakyat miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), beasiswa untuk siswa miskin sampai dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

Perubahan sosial yang terjadi selama ini telah diklaim sebagai akibat dari strategi pro jobs (Buku I Prioritas Nasional, Lampiran Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, hal. I-12). Suatu upaya yang mengunggulkan personifikasi dwitunggal-kepresidenan melalui implementasi RPJMN terhadap penanggulangan kemiskinan. Kebijakan penanggulanan kemiskinan tercitrakan sebagai intervensi kebijakan berbasis politik (visi/misi kepresidenan) dan diimplementasikan dalam kerangka technocratic’s driven.

Kerangka teknokratik nampak misalnya selama periode tahun 2001-2004. Terjadi pertambahan angkatan kerja baru sebesar 1,72 juta/tahun, sementara kesempatan kerja yang mampu tercipta hanya 970 ribu/tahun. Pada periode 2005-2009, angkatan kerja bertambah 1,99 juta/tahun sementara kesempatan kerja yang tercipta sebesar 2,73 juta/ tahun. Dengan demikian, jumlah penganggur dapat diturunkan dari 10,25 juta (2004) menjadi 8,96 juta (2009), dan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 9,86% menjadi 7,87%. Kesempatan kerja tetap tercipta, meskipun terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dimulai akhir tahun 2008 (baca: momentum krisis harga minyak dunia), ketika jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan PHK cukup banyak bersamaan dengan berakhirnya kontrak produksi khususnya untuk barang tujuan ekspor. Catatan penting atas kerangka teknokratik ini adalah sejauhmana kekuatan politik mampu mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial atas pengaruh fluktuasi pasar, pasar uang dan harga minyak dunia? Kekuatan geopolitik dan geo-ekonomi lebih kuat dan bahkan menjadi perangkap struktural untuk menyedot intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan itu ke jurang elektabilitas yang dalam. Tak jarang, perdebatan tentang beda penghitungan garis kemiskinan menjadi komodifikasi isu media, sekalipun data kemiskinan World Bank tetap bersumber dari BPS namun dianalisis oleh World Bank dengan paradigma yang berbeda (kebutuhan kalori makanan lintas-negara).

Selain klaim terbukanya kesempatan kerja diatas terdapat implementasi kebijakan dalam taraf meso yaitu menjawab masalah kemiskinan dengan langsung bersasaran penduduk miskin. Sebagai contoh, program perlindungan dan bantuan sosial melalui subsidi beras kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS), PNPM Mandiri (2007-sekarang) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) periode 2007-2009. Pelaksanaan program-program tersebut diklaim berpengaruh pada turunnya tingkat kemiskinan dalam sepuluh tahun terakhir (1999-2009) dan terutama pada penurunan tingkat kemiskinan tahun 2007-2009. Dalam pembacaan kritis, penurunan tingkat kemiskinan itu belum setajam seperti yang terjadi di masa sebelum krisis moneter dan cenderung berjalan lambat (Buku II Memperkuat Sinergi AntarBidang, op.cit., hal. II. 1-25).

Kritik evaluatif dilancarkan dalam konteks dampak kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dinilai rendah atas kelompok sasaran. Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan selama ini kurang efektif dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dari tahun 2009 ke tahun 2010 penduduk miskin hanya berkurang 0,82 persen (1,51 juta jiwa), menjadi total 13,33 persen (32,53 juta jiwa).

Hal ini tidak dapat sepenuhnya dipahami dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan yang bersifat politik. Secara hipotetik, turunnya angka kemiskinan telah disertai kenaikan rasio gini selama Orde Baru dan Pasca Orde Baru. Di masa pasca Orde Baru (2002-2009) angka kemiskinan cenderung turun tetapi Indeks Gini tetap bergerak naik. Penurunan angka kemiskinan berbanding terbalik dengan Indeks Gini sehingga sekalipun kemiskinan turun secara ekstrim mengikuti ukuran MDG’s, BPS dan World Bank, tetap saja terjadi ketimpangan sosial di Indonesia. Dimasa Orde Baru (1975-1993) angka kemiskinan menurun ekstrem tetapi Indeks Gini tidak mengalami perubahan signifikan (Hal Hill, 2006:278; data diolah oleh penulis). Agenda kebijakan penanggulangan, penghapusan dan pengentasan (angka) kemiskinan tampaknya tak dapat diperlakukan sebagai isu kebijakan yang monolitik untuk menahan laju ketimpangan sosial.

Hipotesis tersebut menipiskan peluang keberhasilan kelembagaan penanggulangan kemiskinan yang cenderung masih berpendekatan struktural-fungsional. Kebijakan penanggulangan kemiskinan pasca Orde Baru masih melanjutkan pendekatan kelembagaan yang struktural-fungsional dengan pemerintah sebagai centrum agen kebijakan. Organisasi formal penanggulangan kemiskinan tersusun dari tingkat global, nasional, provinsi, kabupaten, hingga di tingkat desa. Pada tingkat global lembaga-lembaga donor internasional mengorganisasikan bantuan teknis, program dan proyek melalui dokumen PRSP (Poverty Reduction Strategy Paper). Dokumen yang harus tersusun oleh negara kreditor tersebut di Indonesia dinamakan SNPK (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan) yang didalamnya terdapat Rencana Aksi 2006-2009. Lembaga birokratis negara yang mengorganisasikan program dan proyek penanggulangan kemiskinan adalah Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dan berubah menjadi sebuah tim yang berada dibawah koordinasi Wakil Presiden (TNP2K) hingga koordinasi Kemendagri melalui TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Daerah (pada tataran provinsi dan kabupaten/kota).

Sedangkan di tingkat masyarakat terbentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Program Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah, serta Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan kelompok-kelompok pemanfaat lainnya yang dianalisis Toby Carrol sebagai kuda troya Neoliberalisme (Jurnal Prisma: Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi, Tema: Otonomi Daerah untuk Siapa?, Vol. 29, Juli 2010). Analisis Toby Carrol mendekati fakta yang ada yaitu organisasi dan kelompok masyarakat di berbagai level itu tidak sepenuhnya beranggotakan pengurus dari golongan masyarakat miskin. Mengikuti logika Carrol, transaksi barang dan jasa ditingkat kecamatan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat itu apakah bertujuan memenuhi target pemerintahan atau kebutuhan masyarakat miskin?

Hemat penulis, isu kebijakan di level makro lebih kontekstual bila ditujukan untuk menahan laju ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial terjadi pada titik sebaran wilayah perdesaan. Analisis data spasial Sistem Informasi Geografis Pembangunan Perdesaan (Ditjen PMD Kemendagri, 2010) menunjukkan titik sebaran terendah berada di kawasan perdesaan swadaya atau perdesaan tertinggal (swadaya). Adapun klasifikasi Desa Swakarya adalah desa yang mengalami anomali dalam merespons inisiasi, estimasi, implementasi, evaluasi dan terminasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Ini berbeda dengan karakteristik Desa Swadaya/Desa Tertinggal yang antusias dalam merespons program pemerintah. Masyarakat desa dalam kawasan perdesaan tertinggal bolehlah dikonstruksikan dalam modernisme sebagai orang tak berpunya, tapi pandangan ini terhitung telah out of date bahwa masyarakat desa kian miskin dipengaruhi oleh ketiadaan akses (Amartya Sen) atau kapitalisasi yang gagal terhadap aset-aset mereka (Hernando de Soto).

Dalam term Foucaultian, kebijakan pada aras mikroskopik perdesaan lebih kontekstual menjadi trend atau gagasan jaman untuk membentuk relasi-relasi kuasa baru (pemerintah, sektor swasta dan masyarakat perdesaan). Risiko yang diperkirakan adalah munculnya kelipatan jumlah desa yang hendak dimasukkan oleh elit kebijakan publik agar memenuhi alokasi dan distribusi pada Desa Swadaya/Desa Tertinggal atau Desa Swakarya, demi mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah.

Rentang kendali dalam tahap inisiasi diperlukan dengan melibatkan pihak berkepentingan dalam, pertama, pemberdayaan terhadap 42.545 Desa Swakarya yang berpotensi: menahan laju ketimpangan sosial dengan monetisasi perdagangan, meskipun rawan krisis akibat kenaikan BBM yang secara nasional berpengaruh pada ketimpangan sosial dan angka kemiskinan; kedua,kebijakan pemberdayaan untuk menahan laju ketimpangan sosial 19.269 Desa Swadaya yang tersebar di ujung kiri NKRI (Aceh; Sumut), tengah (Kalimantan) dan Papua (ujung kanan) yang secara potensial dapat terakumulasi memicu perpecahan nation state.

Guna menghindari dari jebakan esensialisme teknokrasi dan politisasi isu di media, maka desain atas inisiasi, estimasi, implementasi, evaluasi dan terminasi kebijakan penanggulangan kemiskinan lebih pas bila terlimitasi dalam tataran yang mikroskopik (kawasan perdesaan) dan terhindar dari modernisme perdesaan di masa Orde Baru. ***


TAGS


-

Author

Follow Me